Sejarah Penyuluhan Bagian II

1. Sistem Penyuluhan Masa Orde Baru 
     Sistem Kerja Latihan dan Kunjungan( Laku ) sebagai salah satu Sisitem Pengawasan dalam rangkaian penyuluhan program intensifikasi padi dan swasembada beras. diperkenalkan pertamakali pada tahun 1972 melalui surat keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 240/Kpt/Um/4/1972. Sisten ini dijadikan sistem kerja oprasional penyuuhan pertanian tanaman pangan,perkebunan, perikanan dan peternakan dan selanjutnya tidak dikhususkan lagi pada komoditas padi sejak tahun 1981 setelah dimodifikai menjadi sistem kerja lakon  (Latihan Kunjungan dan Konsultasi) dan Lari ( Latihan berorientasi Inovasi).
     Program ini pada kenyataanya berhasil  menghantarkan petani mencapai swasembada beras terutama setelah diintergraskan dalam perencanaan program pembangnan nasional pada Pelita I,II dan III sebagai Agriculture Sustainable Programme yang pertama.pada Pelita IV, tahun anggaran 1986/1987 para penyuluh menerima bantuan kerjasama Bank Dunia dalam Bentuk National Agriculture Extension Programe (NAEP) sebagai tindak lanjut mempertahankan  swasembada beras pada tahun1984/1985. 

2. Masa Berahirnya Orde Baru
     Menjelang Masa Berahirnya pemerintahan Orde baru penyuluh masih mendapatkan bantuan pinjaman lunak dari National Food Extension Projek (NFCEF). National Agriculture Extension Programe Tahap I dan Tahap II sampai Tahun 1992 serta dilanjutkan oleh Sector Programme Loan Overseas Economic Cooperation Fund (SPL.OECF) dari Jepang yang berwujud antara lain sarana irigasi, pengolahan hasil, dan alat transportasi sepeda motor, setelah sebelumnya penyuluh sempat naik daun sebagai Rekomendator Kredit Usaha Tani (KUT) kredit masa yang kelakangan justru memperburuk citra penyuluh sebagai akses tunggakan yang tidak selesai.
       Pperkembangan Kegiatan Penyuluhan dari mas kemasa telah membuktikan keberhasilannya dalam meningkatkan produksi pangan khususnya beras, namun dalam meningkatkan produktifitas dan pendapatan serta kesejahteraan keluarga petani dan nelayan masih diperlukan keberpihakan kepada rakyat secara nyata. lebih lanjut Baharsjah S (2005) memesauki tahun kedua capur tangan pemerintah dalam bidang pertanian dalam arti luas memiliki pandangan yang reformis.

3. Penyuluhan Memasuku Masa Reformasi
     Memasuki era Reformasi, pemerintah dengan kemauan politik (the political will) yang kuat serta desakan masyarakat telah melakukan pergeseran-pergeseran paradigma pemerntahan dan pembangunan, termasuk bidang sosial ekonomi, sektor pertanianperikana dan ehutanan serta sektor terkait lainnya.
      Pergeseran dan perubahan setahap demi setahai mulai dilakuakan semenjak Pemerintahan Presiden RI Burhanudin Jusuf Habibie, KH.Abdurahman Wahid, Megawati Soekarno Putri dan dua priode Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

   Pergeseran Paradigma Tersebut Antara Lain :
  1. Paradigma Yang dijaankan Sebagai Ritus "Sabdo Pandito Ratu" Sedang Bergeser, lamban atau sangat lamban namun pasti,  merembes dari pusat kebawah raja-raja kecil, dari atas turun kebawah  secara sadar atau tidak sadar, mengikuti azas-azas umum pemerintahan yang baik (good goverment principles) malaui Reinventing People (RIPE) Reinventing goverment (RIGO) and ReengeneeringGoverment yang merupakan kaidah paradigma baru.
  2.  Paradigma Pembangunan Pertanian Dalam Arti luas yang sentralistik  secara prinsip telah berganti menjadi pembangunan yang bersifat desentralistik-otonomi daerah. titik berat pembangunan sektor pertanian kini berada di kabupaten dan kota di desa-kelurahan serta tidak lagi di pusat, dipropinsi.
  3. paradigma yang semula cenderung kapitalistik, leberalisme, konglomerasi dan kurang berpihak pada rakyat telah dialih kan titik beratnya menjadi pembangunan yang lebih berbasis komunitas kerakyatan ( Commnity Based Development ) dengan lebi mengutamakan layanan biro krasi dalam bentuk produksi dan distribusi jasa publik dan layanan, sipil rakyat, sebagai pihak  yang diperintah sesuai kebutuhan, piihan , aspirasi dan amanat penderitaan rakyat. 
  4. Pembangunan pertanian pada paradigma lama berupa program yang mengacu pada sebuah keinginan satu pihak tanpa menghiraukan kebutuhan rakyat. bisa dikatang paradigma lama program pertaniaan perasal dari pemerintah pusat. Pergeseran itu terjadi seiring dengan berkembangnya masyarakat dan informasi yang mempengaruinya, program yang ada berganti berangkat dari masalah yang di hadapi oleh masyarakat yang kemudian dipecahkan bersama dan menjadi program bersama.
       Akses Kekurangan dan ketidak mampuan petani melaksanakan sistem dan melaksanakan usaha Agribisnis yang menjadikan petani menjadi semakin termarjinalkan, hal ini perlu dicegah dan di antisipasi seoptimal mungkin melalui upaya  yang sungguh-sungguh dalam meningkatkan mutu sumberdaya manusia pertanian, memberdayakan petani mengentaskan mereka dari ketidak berdayaan.
         Akses Permodalan Pasar Informasi dan teknologi harus dibuka selebar-lebarnya bagi kepentingan petani ntuk diadopsi dan diinovasi bagi keamjuan penerapan sisten dan usaha Agribisnis petani kecil..





Revesisi/Sumber
Rahardian.A.H. 2010. Manajemen Penyuluhan  Pertanian Periakan dan Kehutanan. PT. Duta Karya Swasta. Jakarta.









     

Komentar